BRMP Kalsel Gelar Konsolidasi Bersama 75 Penyuluh Pertanian Tanah Bumbu
Tanah Bumbu (brmpkalsel) — Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan menggelar pertemuan konsolidasi bersama seluruh penyuluh pertanian se-Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (4/6). Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Tanah Bumbu, Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Kelompok Kerja (Katimker) Penyuluh Tanah Bumbu, serta seluruh penyuluh pertanian di wilayah tersebut.
Kepala DKPP Tanah Bumbu, Andi Anwar Sadat, S.Pi, menyambut positif pelaksanaan kegiatan ini. Dalam arahannya, ia memaparkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu terbagi ke dalam 12 kecamatan dengan 75 tenaga penyuluh pertanian yang tersebar di 10 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Dari jumlah tersebut, 9 BPP telah beroperasi penuh, sementara 1 BPP masih dalam tahap persiapan.
Pemerintah daerah, lanjut Andi, telah memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan penyuluhan, antara lain melalui penyediaan dana operasional BPP dan pemberian fasilitas kendaraan roda dua bagi para penyuluh.
Plt. Kepala BRMP Kalimantan Selatan, Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP, M.Sc, turut memberikan arahan kepada para penyuluh. Ia menegaskan agar penyuluh tetap berpijak pada dua tanggung jawab sekaligus — mendukung program pemerintah pusat sekaligus mengabdi kepada masyarakat petani dan membantu pemerintah daerah Tanah Bumbu.
"Meski bajunya Kementerian Pertanian, namun tetap mengabdi kepada masyarakat petani Tanah Bumbu dan membantu pemerintah daerah," ujar Wahida.
Sesi berikutnya diisi oleh Penyuluh BRMP Kalimantan Selatan, Dr. Shinta Anggraeny, M.Si, yang memaparkan materi terkait penguatan penyebaran informasi melalui mekanisme Kelompencapir digital. Berbagai permasalahan lapangan dibahas secara interaktif dalam sesi diskusi guna mendorong pencapaian target penyuluhan hingga 100 persen.
Kegiatan konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya BRMP Kalimantan Selatan dalam memperkuat sinergi antara penyuluh pusat dan daerah demi mendorong modernisasi pertanian di tingkat kabupaten